PERANAN POLISI HUTAN DAN PETUA UTEUN (PANGLIMA HUTAN) DALAM MENJAGA PELESTARIAN HUTAN DI PEDALAMAN KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE

Azwir Azwir, Ibrahim Ibrahim, Abdullah Abdullah, Djufri Djufri

Abstract


Hutan Geumpang merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Pidie juga
tidak luput dari praktek illegal loging, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun
secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus
teramcam keberadaannya Petua Uteun (Pawang Hutan) dan polisi hutan merupakan salah satu
memiliki otoritas hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran dan
kiprahnya yang besar menjadi mobilisator yang mampu mengendalikan illega logging dan pelestarian
hutan diwilayah hutan di pedalaman Kecamatan Geumpang Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran lembaga adat uteun (panglima hutan) dan Polisi hutan dalam
pelestarian hutan di Kecamatan Geumpang Kabupaten pidie. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu teknik
wawancara (deeply interview), observasi (direct observation) dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peranan Peutuah uteun dan polisi hutan dalam pelestarian hutan belum maksimal
karena kurangnya kedasadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat
dalam mengupaya pelestarian hutan. Upaya peningkatan pelestarian hutan melalui peranan Peutua
Uteun dan polisi hutan dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat dalam melaksanakan
pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat. Hasil observasi hutan di wilayah
Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang
sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat illegal logging dari perusahaan atau HPH di
wilayah Geumpang. Keberadaan Peutua Uteun (panglima hutan) dan polisi hutan merupakan salah
satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan.


Full Text:

PDF

References


Anonimous. 1990. Pedoman Umum Adat Aceh. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Provinsi Daerah Ist.Aceh.

Anonimous. 2000. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Provinsi NAD. Dalam Himpunan UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan degan Pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Prov. Nad.

Anonimous. 2008. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga

AdatProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemprov. Nad.

Azwir. 2016. Peran Lembaga Adat Uteun Dan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Daerah Pedalaman Geumpang Kabupaten Pidie. Journal : JESS BIO Vol 1 2016

Baehaki Dkk. 2005. The Role Of Local Communities And Institutions In

Recovery Activities In The AftermathmOf The Tsunami. International

Symposium Disaster eduction on Coasts Scientific-Sustainable-HolisticAccessible 14 – 16 November 2005 Monash University, Melbourne,

Australia

Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 22 (2):35-45

Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005.Antropologi Kehutanan. Banten: Wana

Aksara

Sribudiani, E. 2005. Tingkat Pemahaman Penduduk Sekitar Hutan di

Kecamatan Sungai Apit Terhadap Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. Jurnal Hutan Tropika, 1 (2): 70-95.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.